Rabu, 27 Maret 2013

tulisan / makalah 1 pendidikan kewarganegaraan

IGNATIUS BAGAS WIBISONO
19211143 / 2EA17



DAMPAK KORUPSI KOLUSI NEPOTISME
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia telah menjadi penyakit sosial yang sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dari upaya mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran dan kemandirian, bahkan memenuhi hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan (fakir miskin, kaum jompo dan anak-anak terlantar). Menurunnya tingkat kesejahteraan (menyengsarakan rakyat), kerusakan lingkungan sumber daya alam, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hilangnya modal manusia yang handal, rusaknya moral masyarakat secara besar-besaran bahkan menjadikan bangsa pengemis merupakan cerminan dari dampak KKN.
Pada umumnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan negara. Selain itu, Korupsi merupakan  bagian dari gejala sosial yang masuk dalam klasifikasi menyimpang (negative), karena merupakan suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, serta pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri. Makna korupsi, sebagai suatu tindakan amoral, tidak memihak kepentingan bersama (egois), mengabaikan etika, melanggar aturan hukum, dan terlebih melanggar aturan agama.
Kolusi adalah suatu kerja sama melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara.
Nepotisme adalah tindakan atau perbuatan yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
Dalam prakteknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang otentik. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.
Akibat – akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini adalah :
-          Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.
-          ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.
-          pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

 Secara umum akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Permasalahan pokok yang menyebabkan ketidaktertiban hukum ini adalah karena adanya ketidaktertiban sosial. Jelas bahwa aspek sosial memegang peran yang penting dalam upaya pencegahan kejahatan yang tentunya hasilnya akan lebih baik karena memungkinkan memutus mata rantainya.
Upaya Penanggulangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) :
-          Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansipemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.
-          mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
-          Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
-          Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.
-          menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.
-          hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense ofbelongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasaperuasahaan tersebut adalah milik sendiri dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.

Pada akhirnya pemerintah mempunyai peran penting dalam penanganan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini sehingga bangsa kita bisa lebih menjadi lebih baik dan lebih maju.

Sumber :
http://indahsrimariani.wordpress.com/2012/07/14/10//)
www.okezone.com
www.metrotvnews.com





tugas 3 pendidikan kewarganegaraan

IGNATIUS BAGAS WIBISONO
19211143 / 2EA17

Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir yang merupakan anugerah dari Tuhan YME. HAM setiap manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Ciri-ciri dari HAM adalah sebagai berikut.
-          HAM merupakan hak mutlak yang telah ada pada diri setiap manusia sejak lahir, tanpa harus membeli ataupun meminta untuk mendapatkannya.
-          HAM berlaku untuk siapa saja, tidak memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, budaya, status sosial, dll.
-          HAM setiap manusia tidak boleh dan tidak bisa dilanggar.

Deklarasi universal HAM disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No.217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948, yang didalamnya berisi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.
-          Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.
-          Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani umat manusia.
-          Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kealiman dan penjajahan.
-          Menimbang bahwa persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan.
-          Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari anggota PBB dalam piagam telah menyatakan sekali lagi kepercayaan mereka atas hak-hak dasar dari manusia.
-          Menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asas dalam kerja sama denga PBB.
-          Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini secara benar.

Majelis Umum PBB menyatakan Deklarasi Universal tentang HAM merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku dan berlaku bagi semua bangsa dan negara tanpa terkecuali. Berikut adalah beberapa pasal yang berkaitan dengan HAM.
Pasal  1
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai  martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
Pasal  2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini tanpa pengecualian apapun, misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran, atau status lainnya.
Pasal  3
Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang.
Pasal  4
Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.
Pasal  5
Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam tanpa mengingat kemanusiaan atau dengan perlakuan atau hukuman yang menghinakan.
Pasal  6
Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi dihadapan undang-undang dimana saja ia berada.
Pasal  7
Semua orang adalah sama dihadapan undang-undang dan berhak atas perlindungan yang sama dari setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan dari segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.
Pasal  8
Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang berkuasa mengadili perkosaan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.
Pasal  9
Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
Dan masih banyak pasal-pasal yang berkaitan dengan kebijakan HAM,yaitu pasal 10, pasal 11 (1) (2), pasal 12, pasal 13 (1) (2), pasal 14 (1) (2), pasal 15 (1) (2), sampai dengan pasal 30.



Sumber : Buku Pendidikan Kewarganegaraan (LEMHANAS 2001)



Rabu, 20 Maret 2013

tugas 2 pendidikan kewarganegaraan

IGNATIUS BAGAS WIBISONO
19211143 / 2EA17



Konsep Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kratein yang artinya kekuasaan dan demos yang artinya rakyat, jadi dapat didefinisikan demokrasi adalah bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Di dalam konsep demokrasi, kekuasaan berarti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat sebagai warga negara.

Bentuk Demokrasi
Ada berbagai bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara, antara lain :
a)      Pemerintahan Monarki
Terdiri dari monarki absolute, monarki konstitusional, dan monarki parlementer
b)      Pemerintahan Republik
Yang berarti pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat

Di dalam pemerintahan negara terdapat 3 cabang kekuasaan, yaitu :
-          Kekuasaan legislatif
Kekuasaan untuk membuat undang-undang, dijalankan oleh parlemen
-          Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dijalankan oleh pemerintahan
-          Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan untuk mengawasi sistem pemerintahan, dijalankan oleh lembaga tinggi hokum negara

Pemahaman demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal berikut
a)      Menganut tiga sistem kepartaian, mulai dari multi partai, 2 partai, dan 1 partai
b)      Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara
c)       Adanya hubungan antar pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative

Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
A.      Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode
Periode-periode tersebut adalah :
-          Tahun 1945 sejak proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1965 disebut Orde Lama
-          Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut Orde Baru
-          Tahun 1998 sampai sekarang disebut Era Reformasi
Perbedaan periode didasarkan pada hakikat yang dihadapi masing-masing periode tersebut. Dalam periode lama yang dihadapi adalah ancaman fisik, pada periode baru dan reformasi yang dihadapi adalah tantangan-tantangan yang sering berubah sesuai perkembangan zaman.

A.      Periode Lama / Orde Lama
Untuk menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari dalam maupun luar,langsung maupun tidak langsung, pemerintah bereaksi dengan beberapa hal. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat Nomor 29 Tahun 1954 untuk merealisasikan diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat (PPPR).

B.      Periode Baru / Orde Baru dan Era Reformasi
Ancaman-ancaman yang dihadapi lebih berupa tantangan non fisik dan gejala sosial. Untuk mewujudkan rasa bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pemerintah membuat rumusan tujuan bela negara, yaitu bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tahun 1973 dibuat Tap MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, yang di dalamnya berisi penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Pada tahun 1982 terbit undang-undang pengganti UU tentang PPPR, yaitu UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dengan maksud untuk menyelenggarakan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), yang diterapkan mulai dari TK sampai SMU, dan kemudian mahasiswa. Penegasan PPBN adalah terbitnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya terdapat pasal 39 yang mengatur kurikulum pendidikan termasuk pendidikan kewarganegaraan. Yang menjelaskan maksud pendidikan kewarganegaraan adalah hubungan antara negara dan warga negara, antar warga negara, dan PPBN, serta adanya pendidikan kewiraan bagi mahasiswa perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi harus ditingkatkan, agar mahasiswa selalu memiliki semangat juang dan kesadaran bela negara yang tinggi untuk Republik Indonesia.


Sumber : Buku Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2001 

Minggu, 10 Maret 2013

tugas 1 pendidikan kewarganegaraan

IGNATIUS BAGAS WIBISONO
19211143 / 2 EA 17


LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Sebagai bangsa Indonesia kita harus tidak boleh melupakan sejarah dari bangsa ini. Kita harus terus menjaga dan menghargai apa yang dimiliki dan telah kita dapat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan kita akan lebih bisa memahami peran kita sebagai warga negara yang baik dan benar. Dimana dari Pendidikan Kewarganegaraan ini didasarkan pada semua aspek, mulai Pancasila, UUD 1945, UU, norma yang berlaku, dsb. Sehingga dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan, maka kita bisa menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki landasan hokum sebagai berikut
-         -  Pembukaan UUD 1945 alinea 2 dan 4 yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa tentang kemerdekaannya

-          - Pasal 27 (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

-          - Pasal 30 (1) UUD 1945: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara

-          - Pasal 31 (1) UUD 1945: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pendidikan

-          - Tap MPR NOMOR IV/MPR/1999 tentang GBHN

-          - UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan NKRI

-          - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

-          - Kepmendiknas No.232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan penilaian hasil belajar

-          - No. 45/U/2002 tentang Kurikulum inti Perguruan Tinggi menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang wajib diberikan kepada setiap program studi maupun kelompok program studi

-          - Keputusan Ditjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 yang memuat rambu-rambu pelaksaan MPK di perguruan tinggi


    TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
    Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah
-     Masyarakat Indonesia menjadi individu yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin
-     Berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan Pancasila
-     Memiliki wawasan nusantara  dan kesadaran bernegara
-     Membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air berasaskan kebudayaan dan filsafat Pancasila
   
Sumber                  (http://fkipunmas.blogspot.com/2012/04/pendidikan-kewarganegaraan-landasan-dan.html)


    PENGERTIAN BANGSA
Bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dan memiliki kesamaan adat istiadat, budaya, sejarah serta membentuk satu kesatuan.


    PENGERTIAN NEGARA
    Negara adalah suatu wilayah yang berdaulat dan mempunyai kekuasaan tertinggi serta kesatuan politik yang sah yang ditaati rakyat.


HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hak warga negara adalah sebagai berikut
-          Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
-          Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
-          Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 (1)
-          Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 (1),(2)
-          Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 (1),(2)
-          Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
-          Pasal 30 (1) UUD 1945 menyatakan keewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara
-          Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku, sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945

Sumber  (http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/01/09/hak-dan-kewajiban-warga-negara--517724.html)


Kewajiban warga negara adalah sebagai berikut
-          Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3) 
-          Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (pasal 28J ayat 1)
-          Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nila-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (pasal 28J ayat 2)
-          Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)
-          Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (pasal 31 ayat 2)
-          Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I)
-          Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea II)
-          Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar Negara (Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
-          Setia membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2)

Sumber  (http://arlanwidiantara.blogspot.com/2012/03/kewajiban-warga-negara-indonesia.html)






Rabu, 23 Januari 2013

tulisan 4 softskill ekonomi koperasi

IGNATIUS BAGAS WIBISONO

19211143 / 2EA17




JUMLAH IDEAL WIRAUSAHA DI INDONESIA ADALAH 4,76 JUTA ORANG



Pemerintah  mencatat jumlah penduduk yang berwirausaha saat ini baru mencapai angka 0,18% dari jumlah 2,38 juta penduduk Indonesia. Idealnya  dibutuhkan paling sedikit 2% dari 238 juta orang penduduk Indonesia atau sekitar 4,76 juta orang wirausaha baru dengan beragam profesi dan keahlian. Untuk itu, pemerintah  berkomitmen untuk mendukung program-program peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan di Indonesia, karena kewirausahaan menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh menhghadapi krisis ekonomi global sekaligus solusi mengurangi kemiskinan serta menyerap pengangguran.

Tahun 2011 angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 6,5%, itu merupakan salah satu bukti keberhasilan UMKM dan koperasi yang dilandasi jiwa wirausaha. Hampir 98% para pelaku bisnis di Indonesia tergolong dalam kelompok UMKM, karena itulah kelompok usaha ini harus menjadi prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian pemerintah berencana menggelar pelatihan wirausaha di 33 provinsi seluruh Indonesia, dengan target akan ada 40.000 wirausaha baru sukses yang merupakan program prioritas nasional.

Untuk meningkatkan kualitas wirausaha dan sektor UMKM dan koperasi, diadakan pendekatan pengembangan manajemen kewirausahaan, pendampingan, bimbingan konsultasi, pemasaran, teknologi, produksi, pengelolaan keuangan dan bimbingan desain dan kemasan. Dalam mengembangkan program wirausaha, kementerian terkait membuka kerjasama dengan Ciputra, Asian Productivity Organization (APO), ILO, Kadin, Apindo, PJI, IWAPI, HIPMI, Rhenald Kasali dan lainnya.

Pemerintah akan mengarahkan program wirausaha sebagai prioritas dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru  bagi dirinya sendiri dan orang lain, sehingga mampu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.


(Sumber : http://economy.okezone.com/read/2012/10/13/320/703503/idealnya-jumlah-wirausaha-di-indonesia-4-76-jt-orang)

tugas 4 softskill ekonomi koperasi

IGNATIUS BAGAS WIBISONO

19211143 / 2EA17




KOPERASI DAN UKM MENJADI PILAR UTAMA PEREKONOMIAN INDONESIA


Berbagai permasalahan terkait koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia telah melumpuhkan peranannya sebagai pilar ekonomi. Mulai dari keterbatasan dana, sistem perizinan yang sulit, dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Padahal, apabila menjadi prioritas dalam perekonomian, koperasi dan UKM akan mampu menekan pengangguran dan kemiskinan.


Data BPS tahun 2008 menyebutkan bahwa koperasi dan UKM merupakan populasi pelaku usaha yang sangat besar, mencapai 51,2 juta (99,98 persen) dari jumlah unit usaha,(49,8 juta) yang tersebar di seluruh wilayah di semua sektor usaha. Mampu menciptakan kesempatan kerja,mencapai 91,8 juta orang (97,33 persen) dari total kesempatan kerja. Dengan kontribusi dalam PDB nasional,mencapai Rp2.121,3 triliun (53,6 persen) dari total PDB. Sedangkan kontribusi ekspor mencapai Rp142,8 triliun (20 persen) dari total ekspor nonmigas dan investasi fisik koperasi dan UKM mencapai Rp462,01 triliun (46,9 persen).


Dengan peranan yang begitu besar, keberadaan koperasi dan UKM menjadi bagian penting dalam memperkokoh fundamental ekonomi. Keberadaan industri usaha yang padat tenaga kerja ini tidak akan mudah terpengaruh oleh gejolak ekonomi global. Hal itu tampak dari minimnya gejolak akibat krisis global yang melanda pada 2009. Dengan minimnya integrasi dan ketergantungan dalam global market, koperasi dan UKM mampu meredam fluktuasi yang terjadi.

Hal ini berarti menjelaskan bahwa koperasi dan UKM terbukti kokoh menjaga fundamental ekonomi bangsa. Untuk itu, langkah khusus guna menstimulus koperasi dan UKM diperlukan agar peranannya semakin dirasakan sebagai pilar perekonomian bangsa.

Beberapa hal yang dapat menjadi solusi untuk memperkokoh keberadaan koperasi dan UKM. 

-          - Membentuk suatu skema pendanaan bagi koperasi dan UKM sesuai kebutuhan (skema penjaminan kredit dan modal ventura).

-          - Membentuk klaster-klaster untuk mendorong produksi dan kinerja usaha menjadi lebih efisien dan berdaya saing tinggi.

-          - Melaksanakan pengembangan kemitraan dan jejaring usaha serta menciptakan semangat dan mentalitas kewirausahaan.


Dengan begitu peranan koperasi dan UKM dalam mendorong, dan mengembangkan perekonomian bangsa besar. Untuk itu, dukungan bagi kedua entitas bisnis harus terus diberikan secara berkesinambungan.





(Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2010/07/14/367/352821/koperasi-dan-ukm-jadi-pilar-utama-perekonomian)

Kamis, 22 November 2012

tulisan 3 softskill ekonomi koperasi

IGNATIUS BAGAS WIBISONO
19211143 / 2EA17




ZEN NOH, KOPERASI TERBESAR DI DUNIA

Koperasi Zen Noh berdiri pada 30 Maret 1972, merupakan hasil penggabungan dua sekunder koperasi pertanian level nasional, yaitu Zenkoren (ber­gerak dalam pengadaan kebutuhan pertanian) dan Zenhanren (bergerak di bidang pemasaran pro­duk pertanian). Kedua sekunder ko­perasi ini berdiri pada tahun 1948. Zen Noh Jepang merupakan koperasi terbesar dari 300 koperasi yang diranking ICA. Dengan perputaran omset mencapai 63.449 dolar AS, atau Rp 583,73 triliun per tahun.

Koperasi Pertanian Jepang
Para petani Jepang memiliki posisi yang luar biasa kuat baik dalam konste­lasi ekonomi ataupun politik di negaranya. Sudah menjadi pengetahuan umum, kalau berbagai komoditi pertanian yang dihasilkan petani­nya, jauh lebih mahal ketimbang komoditi sejenis di negara lain. Tetapi, pemerintah Jepang tidak bi­sa sembarangan mengimpor komoditi tersebut tanpa persetujuan petani. Jatuhnya menteri pertanian karena mengabaikan aspirasi peta­ni bukan hal yang aneh terjadi di Jepang. Kekuatan luar biasa dimiliki peta­ni Jepang, antara lain karena mereka solid berhimpun dalam koperasi pertanian. Hal ini ditunjukkan untuk menekan dan me­ngembangkan jaringan bisnis, karena para petani Jepang berhimpun dalam koperasi.
Zen Noh menghimpun 1.173 koperasi pertanian, 1.010 diantaranya merupakan primer koperasi pertanian. Sisanya merupakan sekunder koperasi pertanian tingkat provinsi dan federasi kope­rasi lain yang terkait dengan bidang pertanian dan peternakan. Hampir semua kebutuh­an petani Jepang dipenuhi melalui koperasi, seperti penga­daan berbagai peralatan pertanian, permodalan, pe­masaran produk pertanian, dan kebutuhan barang sehari-hari.
Koperasi pertanian Jepang bersama jaringannya menangani sektor pertanian dari hulu sampai hilir, termasuk sektor pendukungnya se­per­ti keuangan dan asuransi. Pada awalnya, tanaman pertanian yang menjadi perhatian adalah padi. Total produksi beras yang dihasilkan rata-rata mencapai 1,58 juta ton per tahun. Namun, pada perkembangan selanjutnya, koperasi juga mengarahkan petani untuk melakukan diversifikasi tanaman. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi over supply beras sehingga harganya jatuh. Koperasi selalu mengupayakan agar harga setiap komoditi di tingkat petani tetap tinggi sesuai dengan standar hidup di Jepang.

Strategi Kesejahteraan
Tingkat kesejahtera­an para petani tidak ketinggalan dengan masyarakat yang bekerja di sektor industri karena nilai tukar hasil pertanian dan barang produksi industri diusahakan setara di Jepang. Strategi tersebut, bukan tanpa risiko. Semula, Jepang memang bisa menerapkan kebijakan untuk mela­rang impor komoditi pertanian yang banyak dihasilkan petaninya, kendati harganya jauh lebih mahal di ban­ding pasar dunia. Namun, pada tahun 1993, Jepang dipaksa membuka keran impor, melalui Kese­pakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Berdasarkan kesepakatan itu, sejak tahun 1995 Jepang membuka impor beras, mes­kipun dibatasi hanya 4 persen dari kebutuhan beras dalam negeri. Memasuki tahun 2000, batasan itu diperbesar menjadi 4,8 persen.
Namun, Pemerintah Jepang te­tap melindungi petaninya, antara lain dengan menetapkan bea masuk cukup tinggi, disamping tetap memberikan subsidi pada input pertanian. Melalui koperasi, peta­ni Jepang mempunyai lobi yang kuat di pemerintahan. Bahkan di Partai Demokrat Libe­ral (LDP) yang merupakan partai besar, banyak orang koperasi yang berkiprah. Mereka mampu meyakinkan pemerintah, bahwa impor komoditi pertanian dalam jangka panjang akan menimbulkan ketergantung­an yang bisa berakibat fatal. Dalam jangka pendek, melindungi pertanian di dalam negeri juga terkait de­ngan stabilitas politik nasional.


Cinta Produk Dalam Negeri
Koperasi pertanian Jepang aktif melakukan kampanye yang mengu­sung tema “Produk Lokal untuk Kon­sumen Lokal”. Upaya untuk menjaga loyalitas penduduk Jepang pada produk pertanian dalam negeri ini, tidaklah semata-mata mengandalkan unsur emosional, tetapi juga rasional.
Kendati harganya relatif lebih tinggi, koperasi pertanian menjamin bahwa seluruh komoditi pertanian yang dihasilkan anggotanya, memenuhi standar higienis tinggi. De­ngan label bersistem barcode di setiap kemasan pertanian yang dibeli di toko koperasi, konsu­men dengan jelas mengetahui siapa petani yang menanam produk yang mereka beli. Oleh sebab itu, jika terjadi se­suatu, komplain lebih mudah di lakukan. Agar produk pertanian itu bisa dijual lebih murah, kope­rasi membangun jaringan toko sendiri, sehingga bisa memotong jalur distribusi.
Perkembangan bisnis setiap kope­rasi pertanian di Jepang, pada gilirannya mendorong Zen Noh untuk terus melebarkan sayap bisnisnya, dengan jaringan yang tersebar di 26 negara, termasuk Indonesia, dan memiliki afiliasi dengan 249 perusahaan. Jumlah karyawannya mencapai 12.500 orang lebih.



(Sumber : http://himatipa.tp.ugm.ac.id/tip/232-zen-noh-koperasi-terbesar-di-dunia.html yang bersumber dari http://atanitokyo.blogspot.com/)